Belakangan ini, program makan bergizi gratis (MBG) lagi sering banget jadi bahan obrolan, dari warkop sampai linimasa media sosial. Niat pemerintah menjalankan program ini sebenarnya mulia banget, yaitu ingin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak dini dengan menyasar anak-anak usia sekolah. Wajar kalau akhirnya murid-murid di sekolah dipilih jadi penerima utama, karena di usia sekolahlah pondasi fisik dan kognitif anak-anak kita sedang bertumbuh pesat dan butuh perhatian ekstra supaya mereka bisa tumbuh jadi generasi yang sehat secara jasmani.
Tapi, di balik niat baik itu, pelaksanaan MBG di lapangan ternyata nggak sesederhana bayangan di atas kertas. Kehadiran program ini di sekolah membuat pihak sekolah harus menata ulang jadwal agar waktu makan siang tidak sampai mengganggu jam belajar. Belum lagi urusan logistik dan distribusinya yang sering kali melibatkan guru atau tenaga kependidikan. Alih-alih fokus dengan tugas pokok, guru-guru malah ketambahan tugas baru jadi panitia logistik dadakan. Mulai dari mendampingi anak-anak makan, urus dokumentasi, hingga memastikan sajian tersebut benar-benar layak dan aman disantap. Rasanya kok jadi agak melenceng ya, tugas utama guru seharusnya mendidik, bukan mengurus distribusi katering.
Di balik program ini, pemerintah sebenarnya punya harapan yang sangat besar. Penyaluran makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah diyakini bukan sekadar urusan mengisi perut, melainkan strategi jangka panjang untuk mendongkrak kemampuan kognitif murid serta mempertajam daya tangkap mereka di ruang kelas. Logika dasarnya sederhana: anak yang gizinya terpenuhi tentu otaknya akan lebih encer dan prestasinya ikut meningkat. Tapi, pertanyaannya kemudian, apakah dengan hanya memastikan piring mereka penuh gizi secara otomatis masalah kesulitan belajar anak-anak kita langsung beres? Belum tentu. Sebab, kapasitas kognitif dan pemahaman akademik itu tidak tumbuh instan dari suapan makanan saja, melainkan lewat latihan, metode mengajar yang tepat, serta pendampingan intensif saat mereka benar-benar mentok tidak mengerti pelajaran.
Kalau kita sepakat bahwa tujuan utamanya adalah mengasah kemampuan kognitif dan bikin murid-murid kita lebih jago menyerap pelajaran, maka intervensinya harus mendarat tepat di akarnya: proses belajar itu sendiri. Makanan memang bikin badan sehat dan segar, tapi yang bikin otak anak-anak nyangkut paham pelajaran ya bimbingan akademik yang intensif.
Daripada membentuk badan baru atau ngurusin rantai pasok katering raksasa se-Indonesia yang biayanya selangit, mendingan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memaksimalkan kinerjanya dengan membuat program yang langsung menyentuh substansi pendidikan: Bimbingan Belajar Gratis. Dengan begitu, negara jelas tidak rugi mengeluarkan uang, dan anggaran operasionalnya bisa jadi jauh lebih hemat dibanding dengan belanja untuk membiayai seluruh alur distribusi logistik makanan yang kompleks.
Lalu, bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan biar tetap adil dan tepat sasaran? Seleksi murid yang berhak mengikuti program Bimbel Gratis ini tentu tidak boleh asal comot atau sekadar tebak-tebakan. Proses seleksi bisa dilaksanakan secara terpusat menggunakan instrumen atau alat ukur standar yang disusun langsung oleh tim khusus bentukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nantinya, dari hasil asesmen tersebut, murid-murid yang skornya menunjukkan indikasi kesulitan belajar akan langsung "dirujuk" atau diwajibkan untuk mengikuti Bimbel Gratis guna mendapatkan intervensi akademis yang pas dengan kebutuhan mereka.
Untuk urusan eksekusinya, program ini tidak harus selalu membangun gedung baru dari nol. Pelaksana programnya bisa menggandeng lembaga bimbingan belajar (bimbel) swasta atau lokal yang sudah ada di daerah tersebut. Kalau di suatu wilayah memang belum ada lembaga bimbel yang memadai, barulah pemerintah mendirikan cabang atau fasilitas baru di sana. Tentu saja, lembaga yang digandeng harus lolos seleksi dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nantinya, bimbel-bimbel yang sudah ditunjuk ini akan dibayarkan biaya operasionalnya oleh negara untuk membimbing khusus murid-murid "limpahan" dari sekolah yang memang mengalami kesulitan belajar jika hanya mengandalkan jam pelajaran reguler di kelas.
Supaya programnya jelas progresnya dan nggak bikin murid "kecanduan" nongkrong di bimbel terus, tentu butuh sistem evaluasi yang jelas. Secara berkala—misalnya setiap bulan atau tiga bulan sekali—para peserta bimbel ini bakal menjalani tes terpadu, baik secara kognitif maupun psikologis. Tes ini fungsinya buat mengukur sejauh mana perkembangan dan peningkatan kemampuan mereka setelah digembleng di bimbel. Nah, kalau dari hasil tes berkala itu si murid ternyata sudah dinyatakan memenuhi standar kemampuan belajar yang mumpuni, mereka bisa langsung "lulus" dan cukup belajar secara reguler di sekolah maupun secara mandiri di rumah tanpa perlu pendampingan bimbel lagi.
Pada akhirnya, mengurus pendidikan anak-anak kita memang tidak bisa disamakan dengan urusan membagikan paket sembako atau katering harian. Makanan memang membuat fisik mereka bertenaga, tapi otak yang tajam, kemampuan bernalar, dan mental belajar yang tangguh hanya bisa lahir dari ruang-ruang kelas yang interaktif serta intervensi akademik yang tepat sasaran. Jadi, alih-alih sibuk berhitung porsi kalori, mungkin sudah saatnya kita kembali fokus pada esensi utamanya: mengajari anak-anak kita cara berpikir, bukan sekadar mengisi piring mereka. Biarlah urusan pemenuhan gizi menjadi ranah keluarga di rumah, sementara urusan mengasah otak diserahkan pada pengajar/pendidik yang profesional di bidang pendidikan.
Oleh Opan
Dipostkan October 04, 2026
Seorang guru matematika yang hobi ngeblog dan menulis. Dari ketiganya terwujudlah website ini sebagai sarana berbagi pengetahuan yang saya miliki.
Diskusi di twitter @sopandiahmad
